Regulasi


Pilih Kategori:    

Judul

Deskripsi

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2002

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2000

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2002

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2000

PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2011

PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010

DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010

KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2014

IURAN ANGGOTA KORPRI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

SE MENPAN RB No : B/2163/M.PAN-RB/06/2015

SE MENPAN RB TENTANG PENUNDAAN PENAMBAHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2015

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang

PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 19 TAHUN 2015

PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015

JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA

PERKA BKN NOMOR 2 TAHUN 2016

PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SELAIN YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) KABUPATEN/KOTA MENJADI PNS DAERAH PROVINSI

PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2016

PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI PNS DAERAH PROVINSI

SURAT KEPALA BKN NOMOR K.26-30/V.20-3/99

KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN (PLH) DAN PELAKSANA TUGAS (PLT) DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN

SURAT KEPALA BKN NOMOR K.26-30/V.1-1/99

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI JABATAN FUNGSIONAL

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH

PERKA BKN NOMOR 3 TAHUN 2016

PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI

PERKA BKN NOMOR 6 TAHUN 2016

PERKA BKN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH KAB/KOTA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA MENJADI PNS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL