CALON PESERTA SELEKSI CPNS KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 YANG SUDAH DINYATAKAN LULUS SELEKSI BERKAS ADMINISTRASI BERDASARKAN SURAT SEKRETARIS DAERAH NOMOR Nomor : 810/490/BKD-PPI/X/2018 DAPAT MENGAMBIL KARTU TANDA PESERT... Baca Selengkapnya
PENGUMUMAN Nomor : 810/490/BKD-PPI/X/2018 TENTANG HASIL SELEKSI ADMINISTRASI PENGADAAN CALON PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 Berdasarkan Pengumuman Bupati Kotawaringin Timur No... Baca Selengkapnya
Sehubungan dengan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : K-26-30/V 141-2/99 Tanggal 3 Oktober 2018 Perihal Perpanjangan Jadwal Pendaftaran CPNS Tahun 2018 diberitahukan kepada seluruh calon pelamar/pelamar seleksi pengadaan CPNS di Ling... Baca Selengkapnya
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PENGUMUMAN Nomor : 811/ 420/BKD-PPI/IX/2018 TENTANG KEBUTUHAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018 &... Baca Selengkapnya
PENGUMUMAN NOMOR : 800/14/PANSEL-JPT-KOTIM/VII/2018 TENTANG HASIL AKHIR SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR I. Berdasarkan hasil dari seluruh tahapan seleksi, peserta yang ... Baca Selengkapnya
1. Berdasarkan hasil Seleksi Administrasi, peserta yang dinyatakan LULUS SELEKSI ADMINISTRASI dan berhak mengikuti tahapan selanjutnya, adalah sebagai berikut : a. Asisten Administrasi Umum No Nama Unit Ke... Baca Selengkapnya
Sehubungan Dengan Berakhirnya Pengumuman Nomor : 800/03/Pansel-Jpt-Kotim/Iv/2018 Tanggal 09 April 2018 Tentang Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kotawaringin Timur Dimana Sampai Dengan Saat Ini Peserta Yang Mendaftar... Baca Selengkapnya
PENGUMUMAN NOMOR : 800/ 03 /PANSEL - JPT-KOTIM/IV/2018 TENTANG Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Kotawaringin Timur sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Peme... Baca Selengkapnya
Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri nomor : 223 Tahun 2018, nomor 46 Tahun 2081 dan nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas keputusan Bersama menteri Agama, Menteri Ketenaga Kerjaan, dan Menteri PANRB Nomor 707 t... Baca Selengkapnya
Di awal tahun 2018, ASN di Lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur diwajibkan mengikuti jam kerja baru sesuai Peraturan Bupati nomor 800/ 42 /BKD-PKP/ II /2018, mengenai Perubahan Pengaturan Mengenai hari dan jam kerja bagi seluruh PNS/CPNS/Non PNS d... Baca Selengkapnya
PERUBAHAN CUTI BERSAMA Idul Fitri & Natal 2017
SURAT EDARAN Menindaklanjuti Surat Keputusan Presiden Repubiik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017, tanggal 15 Juni 2017, Tentang Cuti Bersama Tahun 2017, memutuskan bahwa Pelaksanaan Cuti Bersama Tahun 2017 yaitu : tanggal 23, 27, 28, 29 dan...
PENGATURAN JAM KERJA ASN SELAMA BULAN RHAMADAN Tahun 2017
SURAT EDARAN Menindaklanjuti Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor : B.19/M.KT.02/2017, Tanggal, 16 Mei 2017 Perihal : Penyampaian Surat Edaran Ment...
PENGUMUMAN Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa "setiap calon PNS pada saat diangkat menjadi PNS wajib mengucapkan sumpah/janji"...
EVALUASI KINERJA DAN UJI KOMPETENSI JPT PRATAMA
EVALUASI KINERJA DAN UJI KOMPETENSI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR Dalam rangka Evaluasi Kinerja dan Uji Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Peme...
SELEKSI JPT PRATAMA TERBUKA PEMPROV KALTENG
PANITIA SELEKSI PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH SECARA TERBUKA PENGUMUMAN Nomor : 01/04.1/PANSEL/2017 TENTANG PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATA...
Judul |
Deskripsi |
|---|---|
INSTRUKSI BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2020 |
TINDAK LANJUT PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR |
SURAT EDARAN BUPATI KOTIM NOMOR 800/374/BKD-PKAP/XII/2019 |
Penegakan Disiplin Terhadap PNS yang Melanggar Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja |
SURAT EDARAN PENGAWASAN NETRALITAS ASN PILKADA 2020 DI LINGKUNGAN PEMKAB KOTAWARINGIN TIMUR |
SE PENGAWASAN NETRALITAS ASN DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN PILKADA SERANTAK TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR |
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020 |
SE BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020 BAGI ASN DI LINGKUNGAN PEMBKAB KOTAWARINGIN TIMUR |
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020 |
SE BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020 BAGI ASN DI LINGKUNGAN PEMBKAB KOTAWARINGIN TIMUR |
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2019 |
PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR |
SURAT EDARAN BUPATI NOMOR 800/42/BKD-PKP/II/2018 |
SURAT EDARAN BUPATI TERKAIT JAM KERJA BARU BAGI ASN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 |
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013 |
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL |
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS |
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL |
PERKA BKN NOMOR 6 TAHUN 2016 |
PERKA BKN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH KAB/KOTA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA MENJADI PNS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL |
PERKA BKN NOMOR 3 TAHUN 2016 |
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI |
PERKA BKN NOMOR 2 TAHUN 2016 |
PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SELAIN YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) KABUPATEN/KOTA MENJADI PNS DAERAH PROVINSI |
PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2016 |
PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI PNS DAERAH PROVINSI |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 |
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH |
SURAT KEPALA BKN NOMOR K.26-30/V.1-1/99 |
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI JABATAN FUNGSIONAL |
SURAT KEPALA BKN NOMOR K.26-30/V.20-3/99 |
KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN (PLH) DAN PELAKSANA TUGAS (PLT) DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN |
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 |
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA |
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 19 TAHUN 2015 |
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015 |
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 |
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang |
SE MENPAN RB No : B/2163/M.PAN-RB/06/2015 |
SE MENPAN RB TENTANG PENUNDAAN PENAMBAHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2015 |
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2014 |
IURAN ANGGOTA KORPRI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR |
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 |
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 |
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2011 |
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2000 |
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2002 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2000 |
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2002 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL |
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 |
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara |
| Pilihan | Hasil Persentase (%) | |||
| Sangat Bagus |
|
15 | (46.88 %) | |
| Bagus |
|
8 | (25.00 %) | |
| Cukup |
|
5 | (15.63 %) | |
| Jelek |
|
4 | (12.50 %) | |
| Total | 32 Responden | |||
