Menindaklanjuti surat edaran MenpanRB Nomor 55 tahun 2020, tanggal 12 Mei 2020 tentang perubahan surat edaran MenpanRB Nomor : 46 tahun 2020, tanggal 09 April 2020 tentang pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan /atau Kegiatan mudik dan... Baca Selengkapnya
Sebagai Upaya maksimal dalam menangkal penyebaran COVID-19, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan Surat Edaran sebagai panduan dan pedoman bagi ASN yang beraktivitas di Tempat kerja dan di Sekitar tempat kerja/tinggal ASN. Surat Edaran... Baca Selengkapnya
Sebagai tindak lanjut Surat Edaran Bupati Kotawaringin Timur nomor : 800/114/BKD-PKAP/IV/2020, tanggal 13 April 2020 tentang hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2020 dan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 800/115/BKD-PK... Baca Selengkapnya
Sebagai Upaya maksimal dalam menangkal penyebaran COVID-19, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan Surat Edaran sebagai panduan dan pedoman bagi ASN yang beraktivitas di Tempat kerja dan di Sekitar tempat kerja/tinggal ASN. Surat Edaran... Baca Selengkapnya
Dalam rangka menyambut Bulan Suci Ramadan 1441 Hijriah, Bupati Kotawaringin Timur selaku Pejabat Pembina kepegawaian di Kabupaten Kotawaringin Timur mengeluarkan pengaturan jam kerja selama bulan suci Ramadan 1441 H bagi PNS dan Tenaga Kontrak di Lin... Baca Selengkapnya
Pengambilan Sumpah/Janji PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui teleconference akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 22 April 2020. Informasi lengkapnya sebagai berikut :... Baca Selengkapnya
Menindaklanjuti surat edaran MenpanRB Nomor : 46 tahun 2020, tanggal 09 April 2020 tentang pembatasan Kegiatan Bepergian Ke Luar Daerah dan /atau Kegiatan mudik dan atau Cuti Bagi Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19 serta... Baca Selengkapnya
Sebagai tindak lanjut Keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan MenPANRB Nomor :391 Tahun 2020, Nomor : 02 Tahun 2020 dan Nomor : 02 Tahun 2020 tanggal 09 April 2020 tentang perubahan kedua atas keputusan Bersama Menteri Agama, Men... Baca Selengkapnya
- Langkah Kongkrit dilakukan secara bersama oleh seluruh pejabat Eselon di Lingkungan Kabupaten Kotawaringin Timur, dengan mengeluarkan kebijakan yang merelakan sebagian tunjangan daerahnya dipotong demi membantu upaya menangani wabah pande... Baca Selengkapnya
INSTRUKSI BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2020
BERIKUT INI ADALAH INSTRUKSI BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2020 TENTANG TINDAK LANJUT PENCEGAHAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (PENYESUAIAN JADWAL) YANG EFEKTIF BERLAKU TANGGAL 11 MEI 2020...
PERSYARATAN USUL KENAIKA PANGKAT PERIODE OKTOBER 2020
Berkenaan dengan Usul Kenaikan Pangkat Periode 01 Oktober 2020, berikut terlampir persyaratan Kenaikan Pangkat Periode Oktober 2020 bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin timur. Batas waktu penyerahan kelengkapan berkas tersebut ada...
SE TENTANG HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA 2020
Sebagai tindak lanjut dan memperhatikan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan MenPANRB Indonesia Nomor 174 Tahun 2020, Nomor 01 Tahun 2020, dan nomor 01 Tahun 2020 tanggal 009 Maret 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersam...
Penyampaian Penilaian Prestasi Kerja PNS Tahun 2019 dan Rencana Kerja Tahunan 2020.
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR Sampit, 27 Desember 2019 Kepada ...
PERSYARATAN USUL KENAIKAN PANGKAT PERIODE APRIL 2020
Berkenaan dengan proses usul kenaikan pangkat Periode 01 April 2020, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut : Mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan dan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya untuk periode 01 April 202...
Judul |
Deskripsi |
|---|---|
INSTRUKSI BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 7 TAHUN 2020 |
TINDAK LANJUT PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR |
SURAT EDARAN BUPATI KOTIM NOMOR 800/374/BKD-PKAP/XII/2019 |
Penegakan Disiplin Terhadap PNS yang Melanggar Kewajiban Masuk Kerja dan Menaati Ketentuan Jam Kerja |
SURAT EDARAN PENGAWASAN NETRALITAS ASN PILKADA 2020 DI LINGKUNGAN PEMKAB KOTAWARINGIN TIMUR |
SE PENGAWASAN NETRALITAS ASN DALAM PENYELENGGARAAN TAHAPAN PILKADA SERANTAK TAHUN 2020 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR |
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020 |
SE BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020 BAGI ASN DI LINGKUNGAN PEMBKAB KOTAWARINGIN TIMUR |
HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020 |
SE BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR TENTANG PENETAPAN HARI LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA TAHUN 2020 BAGI ASN DI LINGKUNGAN PEMBKAB KOTAWARINGIN TIMUR |
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 27 TAHUN 2019 |
PEDOMAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR |
SURAT EDARAN BUPATI NOMOR 800/42/BKD-PKP/II/2018 |
SURAT EDARAN BUPATI TERKAIT JAM KERJA BARU BAGI ASN DI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2018 |
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 1 TAHUN 2013 |
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 46 TAHUN 2011 TENTANG PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL |
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PNS |
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2017 TENTANG MANAJEMEN PEGAWAI NEGERI SIPIL |
PERKA BKN NOMOR 6 TAHUN 2016 |
PERKA BKN NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH KAB/KOTA JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KELUARGA BERENCANA DAN PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA MENJADI PNS BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL |
PERKA BKN NOMOR 3 TAHUN 2016 |
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR TEKNIS KEGIATAN SASARAN KERJA PEGAWAI |
PERKA BKN NOMOR 2 TAHUN 2016 |
PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MELAKSANAKAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN SELAIN YANG MELAKSANAKAN PENGELOLAAN TAMAN HUTAN RAYA (TAHURA) KABUPATEN/KOTA MENJADI PNS DAERAH PROVINSI |
PERKA BKN NOMOR 1 TAHUN 2016 |
PELAKSANAAN PENGALIHAN PNS DAERAH KABUPATEN/KOTA YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN MENJADI PNS DAERAH PROVINSI |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2016 |
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH |
SURAT KEPALA BKN NOMOR K.26-30/V.1-1/99 |
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN PNS DARI JABATAN FUNGSIONAL |
SURAT KEPALA BKN NOMOR K.26-30/V.20-3/99 |
KEWENANGAN PELAKSANA HARIAN (PLH) DAN PELAKSANA TUGAS (PLT) DALAM ASPEK KEPEGAWAIAN |
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 70 TAHUN 2015 |
JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA |
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 19 TAHUN 2015 |
PEDOMAN PELAKSANAAN PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015 |
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 |
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang |
SE MENPAN RB No : B/2163/M.PAN-RB/06/2015 |
SE MENPAN RB TENTANG PENUNDAAN PENAMBAHAN PEGAWAI ASN TAHUN 2015 |
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 22 TAHUN 2014 |
IURAN ANGGOTA KORPRI KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR |
PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 21 TAHUN 2010 |
KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010 |
DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2011 |
PENILAIAN PRESTASI KERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 100 TAHUN 2000 |
PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2002 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 100 TAHUN 2000 TENTANG PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM JABATAN STRUKTURAL |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 99 TAHUN 2000 |
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL |
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2002 |
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL |
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 |
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara |
| Pilihan | Hasil Persentase (%) | |||
| Sangat Bagus |
|
15 | (46.88 %) | |
| Bagus |
|
8 | (25.00 %) | |
| Cukup |
|
5 | (15.63 %) | |
| Jelek |
|
4 | (12.50 %) | |
| Total | 32 Responden | |||
